Berita Pemkab Boyolali Siap Diperiksa BPK



Posted on: 29 Mar 2018 Oleh Web Admin

SEMARANG – Berdasar peraturan, Pemerintah Daerah (Pemda) berkewajiban menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menjalani pemeriksaan. Pada hari ini, Rabu (28/3) Pemerintah Kabupaten Boyolali yang diwakili Wakil Bupati Boyolali, M. Said Hidayat  mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, di Semarang menyerahkan LKPD dimaksud. Wabup Said Hidayat menyerahkan LKPD Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017 (unaudited) bersamaan dengan Kabupaten Wonogiri, Pemalang dan Kendal menyerahkan LKPD pada gelombang ketujuh dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.




Penyerahan laporan keuangan tersebut diterima Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Hery Subowo. Oleh BPK sesuai kewenangannya laporan keuangan tersebut akan diperiksa dalam kurun lebih kurang dua bulan ke depan setelah diterimanya LKPD tersebut.

“Kewenangan yang diberikan Negara untuk kepala daerah wajib dipertanggungjawabkan kepada publik. BPK diberi mandat untuk melakukan pemeriksaan. Pemerintah Daerah harus berkomintmen untuk mendorong tata kelelo keuangan dalam rangka mencapai tujuan bernegara.,” terang Hery.

Pihaknya berharap melalui pemeriksaan, akuntanbiliitas dan transparansi tidak hanya sampai di opini tapi digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Masih menurut Hery, tugas lembaganya sebagai pendorong mencapai tujuan bernegara dengan modal salah satunya keuangan.

“Modal adalah keuangan harus dikelola menurut prinsip tata kelola keuangan Negara. Taat peraturan, tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan, asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat,” imbuhnya.

Guna memeriksa realisasi keuangan Pemda, BPK akan segera menerjunkan tim yang akan bekerja selama lebih kurang dua bulan ke depan hingga 28 Mei 2018 mendatang. Pemeriksaan ini merupakan kewajiban BPK untuk menilai kewajaran atas pertanggungjawaban LKPD Pemda. Dari hasil pemeriksaan ini, akan ada opini yang akan diberikan bagi Pemda yang bersangkutan. 

“Untuk itu kami mohon untuk dapat diberi akses pejabat yang berkompeten agar bisa menyajikan data yg dbutuhkan dan diskusikan,” pinta Hery. Hal itu diungkapkan karena pada dasarnya pemeriksa keuangan akan menilai kewajaran laporan keuangan tahun lalu. Jadi petugas lama perlu dilibatkan untuk mengklarifikasi.

Sebagai informasi Pemkab Boyolali telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama enam  kali berturut-turut dari Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011 hingga 2016. (mjk/dst)

Berita

Pengumuman

Link SKPD

instagram takipçi

instagram takipçi beğeni işlemleri

instagram takipçi işlemlerinizi kolay ve güvenilir şekilde sürdürmek istiyorsanız eğer size tavsiyemiz mutlaka bu siteyi kullanınız